Trend pendidikan anti korupsi

Menghadapi trand baru kehidupan politik Indonesia yang diwarnai perkara korupsi, KPK sebagai lembaga yang masih dianggap independen dalam mengusut permasalahan ini, mulai merambah dunia baru “Trand Pendidikan Anti Korupsi”. Meskipun dalam perjalanannya, trand ini sebenarnya adalah salah satu sub- proyek pengembangan “Pendidikan kharakter” yang dicanangkan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia (Kemdiknas) sejak beberapa tahun terakhir.

Jalinan kerjasama antara lembaga pemberantas penyakit terbesar bangsa dengan lembaga yang mengurusi permasalahan dan pengembangan pendidikan ini, diharapkan dapat menjadikan Kemdiknas sebagai Instansi contohan yang “bersih” dari korupsi sekaligus membantu KPK untuk “memberantas korupsi” dengan pemutusan “Gen” korupsi pada generasi muda Indonesia.

Konsep pemikiran tentang pengembangan pendidikan ini patut mendapat acungan jempol. Bagaimana pun pendidikan adalah aspek pokok yang ikut berperan dan bertanggung jawab atas penyakit moral. Pendidikan sebagai wadah pembentuk generasi yang sehat harus mampu menjawab atas apa yang sedang bahkan telah lama terjadi di bangsa ini. Namun, tidak terlepas dari konsep pemikiran tadi, karena pendidikan adalah permasalahan multidimensional, maka penting diperhatikan adalah bagaimana fungsi dan substansi dari konsep yang ditawarkan tadi.

Berkenaan dengan fungsi dan substansi program pendidikan anti korupsi, Muhamad Nuh Menteri Pendidikan RI(4/10) mengatakan bahwa pendidikan anti korupsi yang diterapkan seperti Oksigen yang dimasukkan ke dalam jiwa anak didik. Dari pernyataan ini dapat dikatakan bahwa substansi pendidikan anti korupsi yang dicanangkan sebenarnya hanya terletak pada motivasi. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah jika hanya berupa motivasi, apa bedanya dengan amanat pembina upacara yang disampaikan setiap hari senin di setiap sekolah dasar hingga tinggi ?

Secara fungsi dan substansi kedua program tersebut tidak jauh berbeda. Perbedaan hanya terletak dalam penyampaiannya saja. Amanat pembina upacara pada setiap senin, tapi anti korupsi akan disampaikan oleh setiap guru atau dosen disetiap bahasan dan awal proses pembelajaran. Melihat kenyataan ini, pendidikan anti korupsi ini tidak lebih hanyalah trend saja. Bahkan terkesan hanya untuk mengimbangi permasalahan klasik korupsi yang kembali bahkan tetap eksis sepanjang masa, jika setelah ini akan ada permasalahan pornoaksi atau permasalahan etis lainnya maka trand pun akan berubah.

Jika pemerintah khususnya Kementrian Pendidikan Nasional RI konsisten untuk membangun kharakter (lebih tepatnya akhlak) anak bangsa, konsep pendidikan anti korupsi ini memang perlu diterapkan, hanya saja harus melihat sisi substansinya juga. Bahkan tidak bisa juga dinafihkan karena proses pendidikan adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan, maka ada kerja sama setiap komponen yang ikut terlibat dalam proses pendidikan, seperti lingkungan keluarga, sosial masyarakat, dan media.